Begini Respon KAHMI Sulsel Sikapi Peristiwa Banjir dan Tanah Longsor yang Kerap Terjadi


Makassar - Serial focus Majelis Wilayah (MW) Korps Alumni group discussion atau (FGD) terkait bencana banjir serta tanah longsor yang sering terjadi mengundang reaksi bagi Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulawesi Selatan.

Reaksi atau perhatian tersebut dilakukan dengan mengelas pertemuan secara khusus di PlazaGiszz Pettarani Kota Makassar Minggu 19/5/2024. Hal tersebut disampaikan Koordinator Presidium MW KAHMI Sulsel Prof Aminuddin Syam.

Menurutnya KAHMI Sulawesi Selatan merasa berkewajiban untuk mencari solusi terbaik agar bencana banjir dan tanah longsor di Sulsel dapat dicarikan solusi secara komprehensif serta tidak menunggu waktu yang berlarut-larut. Papar Prof Amin.

Diektahui bahwa dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir banjir semakin sering melanda sejumlah wilayah Kabupaten di Sulsel. Puncaknya adalah pada awal Mei 2024 baru-baru ini yang meredam sejumlah kabupaten, jelasnya 

Bahkan kata Prof Amin ada wilayah yang dulu jarang kena banjir, sekarang malah terendam banjir parah, seperti di Enrekang dan Sidrap," bebernya

Sehingga penting mencari langkah terbaik dalam mencegah bencana ekologis ini terjadi lagi di masa mendatang dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

Dengan demikian pihaknya saat ini sedang menyiapkan serangkaian FGD untuk mengidentifikasi masalah, lalu merumuskan model intervensi dan membuat rencana aksi agar bencana serupa dapat diminimalisir di masa mendatang," jelas mantan Dekan FKM Universitas Hasanuddin (Unhas) itu.

Prof Amin menyebutkan, kedepan akan menggandeng pihak-pihak terkait dengan isu lingkungan hidup yang memang sangat lekat dengan persoalan banjir dan tanah longsor.

"Iya, kita tentu akan mengajak semua pihak untuk ikut terlibat, istilahnya urun rembuk, kita buka data dan fakta sebenarnya di tiap daerah, kita kaji semua informasi terkait lalu kita cari solusinya secara bersama-sama," kata Prof Amin.

Menurut mantan Ketua Senat Mahasiswa Universitas Hasanuddin (SMUH) itu, persoalan banjir dan bencana ekologis hanya bisa diselesaikan jika semua pihak terlibat sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab masing-masing.

"Dari FGD nanti kita bisa bangun komitmen bersama dalam bentuk rencana aksi yang kemudian dapat diimplementasikan ke dalam kebijakan ril pemerintah. Ini bisa saja akan berbeda untuk setiap daerah," beber Prof Amin.

Sejumlah pihak disebutnya akan dilibatkan dalam serial FGD yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024, seperti akademisi ahli lingkungan dan sungai, Balai Daerah Aliran Sungai (DAS), DPR-RI, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, serta lembaga non-pemerintah yang concern pada isu lingkungan hidup.

"Targetnya FGD nanti harus bisa membuahkan hasil yang benar-benar menjadi referensi kebijakan pemerintah dan kemudian direalisasikan dengan baik, sehingga masalah banjir dan tanah longsor terutama di sepanjang DAS di Sulsel bisa diatasi," pungkas Prof Amin.

Hadir dalam pertemuan tersebut anggota Dewan Penasehat MW KAHMI Sulsel Bachrianto Bachtiar, Presidium MW KAHMI Sulsel Bahtiar Manadjeng, dan Sekretaris Umum MW KAHMI Sulsel Hidayat Muhallim.

Selain itu juga tampak sejumlah pengurus MW KAHMI Sulsel, diantaranya Kabid Lingkungan Hidup dan SDA Natsar Desi, Sekretaris Biro Parekraf Asri Tadda yang sekaligus disepakati sebagai Ketua Panitia, anggota Biro Otonomi Daerah dan Partisipasi Pembangunan Arham Mansyur serta beberapa lainnya. (**)

Tags :

bm
Created by: Admin