Agar tidak Tersandung Korupsi, Ini Pesan Kepala BPKP Sulteng untuk Kades di Morut

Agar tidak Tersandung Korupsi, Ini Pesan Kepala BPKP Sulteng untuk Kades di Morut, hal Ini Disampaikanya dalam kegiatan workshop evaluasi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Morowali Utara 18/7/23, foto mcdd


Agar tidak Tersandung Korupsi, Ini Pesan Kepala BPKP Sulteng untuk Kades di Morut

Kolonodale - Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP,) Provinsi Sulawesi Tengah, Evenri Sihombing SE.Ak, M.Si, mengingatkan para kepala desa agar lebih hati-hati dalam mengelola keuangan agar tidak tersangkut kasus hukum.

Penegasan itu disampaikan pada pembukaan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Morowali Utara bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati, Selasa (18/7/2023).

Pembukaan workshop itu dihadiri Bupati Morut Delis Julkarson Hehi, anggota DPR RI asal Sulteng H. Muhidin M. Said, Direktur Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP Pusat Indra Khaira Jaya SE, MM, Direktur Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dr. Supriadi, M.Si, Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulteng Yuni Wibawa.

Selain itu, tampak pula Sekda Morut Musda Guntur, para Asisten, Staf Ahli, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat, kepala desa, dan tim pendamping desa.

Kepala BPKP menegaskan pembangunan saat ini sesuai kebijakan pemerintah pusat di dititikberatkan pada desa atau yang dikenal dengan konsep membangun dari pinggiran.

Dengan kebijakan itu otomatis anggaran pembangunan yang dikucurkan di desa cukup besar. Di sinilah pentingnya kehati-hatian dalam mengelola dana besar tersebut.

"Pak bupati tadi sudah memberi sinyal, kalau pendapatan asli Daerah (PAD) dan dana bagi hasil (DBH) terus meningkat, dana pembangunan untuk desa akan semakin besar pula. Itu belum termasuk DD/ADD. Jadi, saya ingatkan hati-hati mengelola keuangan jangan sampai berurusan dengan APH (Aparat Penegak Hukum)," kata Evenri Sihombing.

Ia menambahkan, di daerah lain banyak kepala desa yang tersangkut masalah keuangan. Bahkan ada yang langsung berfoya-foya begitu menerima dana desa yang cukup besar.

Sebelumnya, Bupati Morut mengemukakan workshop ini sangat penting karena terkait pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Untuk itu ia berharap para kepala desa bisa menyimak baik-baik apa yang disampaikan para pemateri.

Terkait pembangunan di desa, Bupati Delis menegaskan Pemda Morut memberi perhatian besar terhadap pembangunan dan kemajuan di desa. Ini sesuai dengan visi besar mewujudkan masyarakat Morut yang sehat, cerdas dan sejahtera (SCS).

"Kami menyadari betul tidak mungkin visi besar kabupaten ini akan tercapai kalau desa tidak berkembang. Tidak mungkin daerah ini bisa maju kalau desanya tidak maju," tegasnya.

Bupati juga menambahkan, saat ini Pemda Morut mengucurkan bantuan modal usaha Rp 300 juta tiap desa. Dan kalau PAD dan DBH terus bertambah, mungkin saja bantuan tersebut bisa sampai Rp 1 miliar per desa.

"Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memajukan desa sesuai visi besar SCS. Dan kalau desa maju, naja otomatis daerah ini secara keseluruhan juga akan maju," tutur bupati. (Ale/Ryo)

Tags :

bm
Created by: Admin